Together in Excellence

Senin, 04 April 2011 BEM UI mengadakan audiensi dengan perwakilan DPR RI terkait pembangunan gedung baru DPR RI. Dalam audiensi ini BEM UI menyatakan bahwa pembangunan gedung DPR RI masih belum layak untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Di akhir audiensi, BEM UI menyerahkan ‘kenang-kenangan’ berupa alat dan bahan bangunan sebagai simbol keprihatinan BEM UI atas rencana pembangunan yang mencapai 1,2 triliun di tengah kondisi rakyat yang masih belum sejahtera bahkan banyak yang sedang dilanda musibah seperti bencana alam. Audiensi ini sempat diliput oelh berbagai media*. Berikut ini positioning paper BEM UI dalam audiensi tersebut:

          Dalam agenda DPR RI 2010-2014, memang pembangunan gedung baru menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. Terlihat dari renstra DPR RI 2010-2014 dimana didalamnya disebutkan bahwa “perencanaan pembangunan kawasan parlemen dan gedung DPR RI menjadi kepentingan yang mendesak untuk dilaksanakan…”[1]. Dari pernyataan tersebut, jelas kiranya bahwa pembangunan gedung baru ternyata bukanlah sebuah isu yang tiba-tiba muncul, tetapi memang sudah direncanakan sejak awal. Target yang ditetapkan oleh DPR, pembangunan gedung baru akan selesai pada pada tahun 2012. Bukan menjadi sebuah hal yang haram sebetulnya ketika para wakil rakyat menginginkan pembangunan gedung baru. Namun, akan menjadi haram ketika kinerja para wakil tidak memuaskan rakyat, komunikasi antara wakil dan terwakil tidak berjalan dengan baik, dan anggaran yang dihabiskan tidak masuk akal.

            Walaupun telah masuk kedalam renstra DPR RI 2010-2014, tentu bukan menjadi alasan kuat mengapa pembangunan gedung harus terealisasi. Berdasarkan beberapa data yang kami temukan, kami menganggap bahwa belum saatnya DPR membutuhkan gedung baru, mengingat gedung yang sekarang sedang ditempati masih layak untuk digunakan, dan fasilitasnya pun memadai. Jika dianalisa, grand design pembangunan gedung baru nampaknya hanya berfokus pada penambahan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para anggota Dewan. Namun yang menjadi masalah, fasilitas baru ini bukanlah fasilitas yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas kerja para anggota Dewan. Dengan kenyataan ini, maka argumen anggota Dewan yang menginginkan gedung baru untuk peningkatan kualitas kerja, dengan sendirinya akan terbantahkan.

Tidak tanggung-tanggung, besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru tersebut berada pada angka triliunan. Dana sebesar—kurang lebih—1,2 triliun siap digelontorkan untuk menjalankan proyek tersebut. Sungguh dana yang sangat besar dan tidak masuk di akal, sehingga memancing nalar kita untuk bertanya-tanya, untuk apa dana sebesar itu ? Secara umum, BURT DPR secara normatif ingin membangun sebuah gedung yang bisa diapakai untuk beratus-ratus tahun ke depan. Penambahan fasilitas pun menurut mereka dibutuhkan untuk mendukung kinerja para wakil rakyat. Namun satu hal yang harus digaris bawahi adalah tidak ada jaminan bahwa peningkatan fasilitas berarti peningkatan kinerja. Kinerja ditentukan oleh kapabilitas dan kualitas para wakil, bukan ditentukan oleh seberapa banyak fasilitas yang ada di sekelilingnya.

            Jelas sekali kiranya ada unsur pragmatisme yang begitu kental dalam hal ini. Para anggota dewan lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang rakyatnya, dan seolah acuh terhadap kondisi rakyatnya. Betapa banyak rakyat yang masih kelaparan dan membutuhkan bantuan. Betapa banyak rakyat yang masih belum bisa mengenyam bangku sekolah. Apakah para anggota Dewan tahu akan hal ini, atau hanya pura-pura tidak tahu ? Alih-alih membangun gedung baru untuk meningkatkan kinerja, namun yang terjadi justru meningkatkan “kenyamanan” para wakil rakyat sebagai pejabat negara, dan semakin “menyengsarakan” rakyat sebagai entitas yang diwakilinya. Dikatakan “menyengsarakan” karena uang triliunan tadi diambil dari APBN dalam beberapa tahun terakhir ini, dan bisa dikatakan bahwa penerimaan yang didapat dari APBN adalh uang rakyat. Jadi bisa dibilang bahwa rakyatlah yang membiayai pembangunan gedung baru DPR seharga 1,3 triliun. Ironis rasanya.

          Jika kita melihat struktur lembaga perwakilan di Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa ada dua unsur keterwakilan yang coba diakomodir dalam lembaga perwakilan kita, yaitu perwakilan demografis (DPR), dan perwakilan geografis (DPD). Dari kedua unsur tersebut, agaknya yang harus mendapat sorotan tajam adalah unsur perwakilan demografis, karena sejatinya para wakil dari unsur keterwakilan ini harus merepresentasikan kepentingan rakyat, Karena itu, pola hubungan yang seharusnya dipakai adalah delegate atau politico karena wakil tidak bisa terlepas dan otonom terhadap terwakil, yang dalam hal ini adalah rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, wakil bertindak sangat otonom terhadap terwakilnya.

            Unsur perwakilan demografis menghendaki representasi rakyat dalam lembaga perwakilan. Artinya, yang menjadi terwakil adalah rakyat, bukan lainnya, karena sejatinya para wakil dipilih oleh rakyat dan seharusnya merepresentasikan kepentingan rakyat.Wakil tidak seharusnya otonom terhadap terwakilnya yaitu rakyat, dan semua yang dilakukan oleh wakil seharusnya merupakan representasi keinginan rakyat. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa wakil dependen terhadap rakyat sebagai entitas yang diwakilinya, dan wakil tidak boleh lepas dari rakyat.

            Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Wakil justru independen atau otonom terhadap rakyat, padahal sejatinya rakyatlah yang seharusnya menjadi terwakil mereka—berdasarkan logika unsur perwakilan demografis tadi.  Bukti nyata mengenai hal ini agaknya kembali kepada pembahasan kita diawal mengenai pembangunan gedung DPR yang sebetulnya tidak merepresentasikan kepentingan dan keinginan rakyat. Nampaknya, keinginan rakyat tidak lagi menjadi sesuatu yang penting bagi anggota DPR, namun kepentingan pragmatis individu, kelompok dan partailah yang harus didahulukan. Hal ini pada akhirnya nanti akan mereduksi proses demokrasi itu sendiri, dan jangan heran jika rakyat tidak percaya dengan demokrasi, karena demokrasi pada akhirnya hanya dimanfaatkan oleh para—dalam bahasa Vedi Hadiz—“kekuatan predatoris” yang mencoba mengeruk sumber daya politik maupun ekonomi.

            Sebagai penutup, izinkan kami kembali menegaskan mengenai standing point kami diawal bahwa pembangunan gedung baru DPR masih belum layak untuk dilaksanakan. Pertama karena memang gedung DPR yang ada sekarang masih layak untuk digunakan, dan biaya untuk membangun gedung baru sangat besar dan boros anggaran. Pun tidak ada jaminan bahwa dengan dibangunnya gedung baru akan meningkatkan kualitas kerja para anggota Dewan, malah yang kemungkinan terjadi adalah sebaliknya karena pembangunan gedung lebih diarahkan untuk menambah fasilitas-fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja. Kedua, karena pembangunan gedung baru ini mendapat penolakan dari masyarakat. Jika memang kita sepakat bahwa wakil yang ada di “Senayan” adalah wakil rakyat, maka sudah seharusnya pembangunan gedung baru tidak dilaksanakan.

            Kemudian, kami juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh terperangkap menjadi insan-insan yang reaktif yang hanya akan beraksi jika ada masalah. Kita perlu secara tajam melihat dan menganalisa bahwa sebetulnya dibalik semua isu yang diberitakan di media, ada masalah lain yang agaknya tetlupakan, namun sebetulnya lebih substantif. Dalam hal lembaga perwakilan, masalahnya bukanlah sekedar pembangunan gedung baru yang memakan biaya triliunan, namun lebih besar daripada itu yaitu masalah mengenai siapa yang diwakili oleh para wakil kita di DPR, dan bagaimana kedudukan wakil terhadap terwakilnya, yaitu rakyat Indonesia. Disini kita harus lebih jeli dan lebih tajam untuk melihat sebuah fenomena. Jangan lihat “kulitnya” namun lihatlah “isinya”.

-Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia

“TOGETHER IN EXCELLENCE”

 *Berita lebih lanjut dapat diakses diantaranya di SCTV (http://berita.liputan6.com/politik/201104/327779/dpr_dikasih_bingkisan_barang_bangunan), jurnal parlemen (http://jurnalparlemen.com/news/2011/04/pimpinan-dpr-dihadiahi-parsel-kerikil), Warta Kota (http://wartakota.co.id/detil/berita/43531/Mahasiswa-Kirim-Parsel-Material-untuk-DPR), yahoo.co.id (http://id.berita.yahoo.com/dpr-dikasih-bingkisan-barang-bangunan-20110404-034704-520.html) dan lain sebagainya.

[1] DPR RI. Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2010-2014 (hlm. 5

-SOSPOL BEM UI 2011-

Pada Kongres Pendidikan se-Indonesia tahun 1949, almarhum Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa hidup haruslah diarahkan pada kemajuan, keberadaban, budaya dan persatuan.

Hakekat utama keberadaan mahasiswa di kampus adalah menuntut pendidikan tinggi melalui pendalaman ilmu berdasarkan konsentrasi kuliahnya. Setiap teori dan ilmu yang sedang didalami mahasiswa berasal dari buku. Dosen di kelas hanya memediasi mahasiswa untuk bias mengenali lebih dalam buku yang sedang dipelejari. Oleh karenanya, buku menjadi pegangan utama mahasiswa untuk bisa menggali ilmu lebih dalam lagi.

Pembangunan perpustakan pusat UI yang sedang dilakukan dan akan diresmikan tanggal 2 Mei 2011 yang rencanyan akan diresmikan oleh Presiden RI ini tidak lepas dari kontroversial berbagai pihak. Setiap pendapat terus mengalir khususnya di kalangan mahasiswa sendiri oleh sebab belum adanya kejelasan informasi dari pihak rektorat. Berdasarkan informasi dari Kepala Perpustakaan Pusat UI, Ibu Luki, proses mobilisi diserahkan sepenuhnya kepada pihak fakultas baik dari jenis buku yang diserahkan maupun proporsi kuantitas yang diserahkan. Selain itu, beliau menuturkan akan ada tempat hiburan seperti cineplax, gym, studio musik, percetakan, dll.

Kejelasan informasi yang saat ini dikehendaki oleh mahasiswa UI. Alangkah disayangkan ketika informasi yang penting ini hanya disosilaisasikan ke mahasiswa melalui email UI yang notabenenya tidak menjadi email primer dari mahasiswa.

Dengan kondisi ini, BEM UI sedang dalam proses menjalankan advokasi baik secara horizontal maupun vertical dengan cara:

1.      Departemen Kesma BEM UI bersama BEM Fakultas menjaring aspirasi mahasiswa terkait masalah ini melalui penyebaran polling. Selain itu, polling ini merupakan survey yang dibuat sehingga dapat menarik satu kesimpulan besar sikap mahassiwa se-UI. Polling dilakukan dari tanggal 28 maret – 1 April dan hasil akan diumumkan saat diskusi public diselenggarakan.

2.      Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI bekerjasama dengan Departemen Kastrat BEM Fakultas menyelenggarakan program diskusi publik yang menghadirkan pihak rektorat khususnya bidang fasilitas pada tanggal 6 April 2011. Hal ini dengan tujuan memperjelas arus informasi kepada mahasiswa sehingga informasi dapat diterima secara menyeluruh.

Sudah semestinya kepastian dalam hidup ini bisa dinikmati kita di alam demokrasi ini. Hal ini menginat arus informasi di alam demokrasi yang deras mengalir sehingga sudah tidak ada lagi yang ditutupi dari informasi sekecil apapun informasi itu. Wajar ketika mahasiswa gelisah dan kritis mempertanyakan satu persoalaan yang belum jelas baik buruknya dampak dari persoalan tersebut. Karena diam berarti mati dan bergerak itu hidup. HIDUP MAHASISWA!!

“TOGETHER IN EXCELLENCE”

Ada apa dengan Peringatan 1 Tahun Pencabutan UU BHP ?
Apa hasil dari rapat dengar pendapat BEM UI dengan Komisi X DPR RI (tadi siang )

Temukan jawabannya . Esok , 1 April 2011 pukul 17.00 @Stasiun UI

Info:
Biro Litbang BEM UI Proudly Present…
Open Tender Project Officer Event :
1. “Latihan Kepemimpinan Strategis Mahasiswa”
2. “Konferensi Revitalisasi Pergerakan Mahasiswa Indonesia”

Pendaftaran dimulai : 28 Maret - 08 April 2011
Contact Person : Cipi 081806674656

“Together In Excellence”

AKHIRNYA„,terkumpullah 217 nama PENGURUS BEM UI 2011 hari ini. Jumlah yang banyak, dan akan menambah kebermanfaatan yang lebih banyak pula tentunya. Amin„,

untuk melihat siapa saja yang bergabung bersama Keluarga Unggul BEM UI 2011, silahkan kunjungi http://bit.ly/g5N4JM

MARI BERJUANG BERSAMA MEMBANGUN UI YANG LEBIH UNGGUL
“TOGETHER IN EXCELLENCE”

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUATAN LOGO:

• 1.       LOGO YANG DIBUAT MAMPU MEREPRESENTASIKAN TAGLINE BEM UI 2011 “TOGETHER IN EXCELLENCE”

• 2.       LOGO TERDIRI DARI WARNA INTI MERAH DAN BIRU (boleh menyertakan warna lain sebagai warna sekunder/tambahan)
  

• 3.       TERDAPAT MAKARA UI (KUNING), TULISAN “BEM UI 2011”, DAN TAGLINE “TOGETHER IN EXCELLENCE”

• 4.       MENYERTAKAN FILOSOFI DARI LOGO YANG DIBUAT, SESUAI DENGAN PANDUAN CVIS

• 5.       FILOSOFI TIDAK MENGANDUNG SARA

UNDUH PANDUANNYA DI bit.ly/fNgv7l

BERHADIAH RP 300.000,00

LOGO DAPAT DIKIRIM DALAM BENTUK HARD COPY KE RG. BEM PUSGIWA LT. 2 ATAU SOFT COPY KE E-MAIL  bemui2011@gmail.com

PENGUMPULAN PALING LAMBAT TANGGAL 12 FEBRUARI

HARAP KONFIRMASI KE 08176090775 SETELAH BERHASIL MENGIRIM KARYA ANDA. TERIMA KASIH

­”TOGETHER IN EXCELLENCE”

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUATAN LOGO:

• 1.       LOGO YANG DIBUAT MAMPU MEREPRESENTASIKAN TAGLINE BEM UI 2011 “TOGETHER IN EXCELLENCE”

• 2.       LOGO TERDIRI DARI WARNA INTI MERAH DAN BIRU (boleh menyertakan warna lain sebagai warna sekunder/tambahan)
  

• 3.       TERDAPAT MAKARA UI (KUNING), TULISAN “BEM UI 2011”, DAN TAGLINE “TOGETHER IN EXCELLENCE”

• 4.       MENYERTAKAN FILOSOFI DARI LOGO YANG DIBUAT, SESUAI DENGAN PANDUAN CVIS

• 5.       FILOSOFI TIDAK MENGANDUNG SARA

UNDUH PANDUANNYA DI bit.ly/fNgv7l

BERHADIAH RP 300.000,00

LOGO DAPAT DIKIRIM DALAM BENTUK HARD COPY KE RG. BEM PUSGIWA LT. 2 ATAU SOFT COPY KE E-MAIL  bemui2011@gmail.com

PENGUMPULAN PALING LAMBAT TANGGAL 12 FEBRUARI

HARAP KONFIRMASI KE 08176090775 SETELAH BERHASIL MENGIRIM KARYA ANDA. TERIMA KASIH

­”TOGETHER IN EXCELLENCE”